Untuk kesekian kalinya harga BBM resmi naik,mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2008, pemerintah terpaksa menaikan BBM, keputusan ini di ambil atas dasar melonjaknya harga minyak dunia yang melabung tinggi, subsidi yang sudah di terapkan pemerintah lebih banyak di nikmati orang mampu dan diantaranya selisih harga BBM di negara kita jauh lebih tinggi di bandingkan dengan negara lain,
Bersama dengan kenaikan BBM, Pemerintah juga mengupayakan beberapa langkah yang telah dilakukakan, yaitu dengan maningkatkan Produksi minyak dari 916kiloliter menjadi 927kiloliter, Penghematan belanja Departemen sebesar Rp.30,3 Triliun, Mengoptimalkan penerimaan Negara Non-Migas menjadi Rp.20 Triliun, Penghematan dan Efesiensi Pertamina Rp.7 Triliun, Penghematan biaya PLN Rp.% Triliun, Penghematan Energi di kantor-kantor pemerintah dan pembentukan Tim Nasional Penghematan Energi.
Ternyata, walaupum BBM sudah dinaikan pemerintan masih mensubsidi sebesar Rp.550 Miliar per hari, ini lebih kecil dibandingkan sebelin BBM naik yaitu sebesar Rp.727,6 Miliar. Dalam hal ini ketidakseimbangan akan terus terjadi dan mengkhawatirkan program-program pemerintah dalam pengurangan kemiskinan akan terganggu, juga akan berdampak pada menurunnya kepercayan Internasional terhadap Finansial Negara
Dalam ilmu keuangan, kita mangenal istilah agency cost, yaitu kerugian yang terjadi sebagai dampak konflik agensi antara pemilik dan pengelola sebuah organisasi. Pro kontra dengan rencana kenaikan BBM adalah bentuk pertikaian yang tidak ada habisnya antara pemilik dan pengelola sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi tersebut, dalam hal ini negeri kita Jika konflik agensi in tidak dapat di hindari, tentu saja kepentingan siapa yang harus di utamakan? Dalam kondisi apapun kepentingan pemilik (Rakyat) haruslah lebih diutamakan
Sudah barang tentu pemilik negara (Rakyak) akan selalu bertentangan dengan pemerintah dalam hal ini sebagai pengelola. Idealnya taget yang ingin di capai pemerintah tidak perlu bertentangan dengan masyarakat, dan pengurangan pengeluaran negara seharusnya di tujukan kepada masyarakat yang tentu saja pemerintah punya dasar pertimbangan dalam kondisi seperti ini.
Yang menjadi masalah adalah, kita tidak bisa selalu mengharapkan kondisi yang ideal pada suatu negara yang begitu besar dan sangant komplek depertui negara kita, yang sering kali lebih cenderung tidak stabil kondisinya. Dengan tingkat korupsi yang tinggi dan iklim kebijakan yang berkekuatan terpusat. Pada intinya, kebijakan apapun yang akan diambil pemerintah sehubungan dengan kepentingan rakyat harus dibahas dengan pertimbangan matang disertai dengan rangkaian penelitian para wakil rakyat. Jika terjadi tabrakan kepentingan yang tidak bisa dihindari, pemerintah harus lebih mendahulukan kepentingan rakyat yang dalam hal ini sebagai pemilik negara dan harus beranu mengorbankan pencapaian target. Penilaian pada keberhasilan pemerintah juga sebaikanya tidak hanya mengacu pada realisasi anggaran dan kinerja semata, tetapi lebih pada dampak laju perekonomi dalam jangka panjang.
Dengan demikian yang menjadi korban adalah rakyat kecil. Dengan cara apapun pemerintaj atau para ekonom dan akadimisi menjelaskan, ”mengapa BBM niak?” rakyat kecil tetap saja tidak akan memahaminya, yang mereka tahu adalah harga murah dan dapat makan setiap hari. Program-program yang diluncurkan pemerintah seperi Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Beras miuskin (Raskin), dllnya, belum sepenuhnya rakyat miskin dapat ikut menikmati. Justru seolah-olah ini untuk menutupi kesalahan pemerintah dengan kata lain ”menyuap” rakya miskin. Memungkinkan rakyat miskin memiliki pandangan BBM akan naik lebih tinggi dengan alhasil BLT akan lebih besar yang akan di terimanya, karena disini rakyat tidak diajarkan untuk bisa memahami kondisi negara, dan hanya menerima
Mari kita lihat bersama-sama, kodisi negara kita. Sebelum dan sesudah BBM naik, sebelum dan sesudah BLT dibagikan. Apakan ini ajang para wakil rakyat ’unjuk gigi’ untuk dapat terpilih lagi dalam pemilu 2009? Kita tunggu..........
Bersama dengan kenaikan BBM, Pemerintah juga mengupayakan beberapa langkah yang telah dilakukakan, yaitu dengan maningkatkan Produksi minyak dari 916kiloliter menjadi 927kiloliter, Penghematan belanja Departemen sebesar Rp.30,3 Triliun, Mengoptimalkan penerimaan Negara Non-Migas menjadi Rp.20 Triliun, Penghematan dan Efesiensi Pertamina Rp.7 Triliun, Penghematan biaya PLN Rp.% Triliun, Penghematan Energi di kantor-kantor pemerintah dan pembentukan Tim Nasional Penghematan Energi.
Ternyata, walaupum BBM sudah dinaikan pemerintan masih mensubsidi sebesar Rp.550 Miliar per hari, ini lebih kecil dibandingkan sebelin BBM naik yaitu sebesar Rp.727,6 Miliar. Dalam hal ini ketidakseimbangan akan terus terjadi dan mengkhawatirkan program-program pemerintah dalam pengurangan kemiskinan akan terganggu, juga akan berdampak pada menurunnya kepercayan Internasional terhadap Finansial Negara
Dalam ilmu keuangan, kita mangenal istilah agency cost, yaitu kerugian yang terjadi sebagai dampak konflik agensi antara pemilik dan pengelola sebuah organisasi. Pro kontra dengan rencana kenaikan BBM adalah bentuk pertikaian yang tidak ada habisnya antara pemilik dan pengelola sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi tersebut, dalam hal ini negeri kita Jika konflik agensi in tidak dapat di hindari, tentu saja kepentingan siapa yang harus di utamakan? Dalam kondisi apapun kepentingan pemilik (Rakyat) haruslah lebih diutamakan
Sudah barang tentu pemilik negara (Rakyak) akan selalu bertentangan dengan pemerintah dalam hal ini sebagai pengelola. Idealnya taget yang ingin di capai pemerintah tidak perlu bertentangan dengan masyarakat, dan pengurangan pengeluaran negara seharusnya di tujukan kepada masyarakat yang tentu saja pemerintah punya dasar pertimbangan dalam kondisi seperti ini.
Yang menjadi masalah adalah, kita tidak bisa selalu mengharapkan kondisi yang ideal pada suatu negara yang begitu besar dan sangant komplek depertui negara kita, yang sering kali lebih cenderung tidak stabil kondisinya. Dengan tingkat korupsi yang tinggi dan iklim kebijakan yang berkekuatan terpusat. Pada intinya, kebijakan apapun yang akan diambil pemerintah sehubungan dengan kepentingan rakyat harus dibahas dengan pertimbangan matang disertai dengan rangkaian penelitian para wakil rakyat. Jika terjadi tabrakan kepentingan yang tidak bisa dihindari, pemerintah harus lebih mendahulukan kepentingan rakyat yang dalam hal ini sebagai pemilik negara dan harus beranu mengorbankan pencapaian target. Penilaian pada keberhasilan pemerintah juga sebaikanya tidak hanya mengacu pada realisasi anggaran dan kinerja semata, tetapi lebih pada dampak laju perekonomi dalam jangka panjang.
Dengan demikian yang menjadi korban adalah rakyat kecil. Dengan cara apapun pemerintaj atau para ekonom dan akadimisi menjelaskan, ”mengapa BBM niak?” rakyat kecil tetap saja tidak akan memahaminya, yang mereka tahu adalah harga murah dan dapat makan setiap hari. Program-program yang diluncurkan pemerintah seperi Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Beras miuskin (Raskin), dllnya, belum sepenuhnya rakyat miskin dapat ikut menikmati. Justru seolah-olah ini untuk menutupi kesalahan pemerintah dengan kata lain ”menyuap” rakya miskin. Memungkinkan rakyat miskin memiliki pandangan BBM akan naik lebih tinggi dengan alhasil BLT akan lebih besar yang akan di terimanya, karena disini rakyat tidak diajarkan untuk bisa memahami kondisi negara, dan hanya menerima
Mari kita lihat bersama-sama, kodisi negara kita. Sebelum dan sesudah BBM naik, sebelum dan sesudah BLT dibagikan. Apakan ini ajang para wakil rakyat ’unjuk gigi’ untuk dapat terpilih lagi dalam pemilu 2009? Kita tunggu..........
No comments:
Post a Comment